Lampung Utara — Kepengurusan Laskar NKRI (Lembaga Solidaritas Keadilan Rakyat) Provinsi Lampung mulai menunjukkan langkah awal setelah resmi menerima Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat. Tanpa menunggu lama, jajaran pengurus langsung menggelar konsolidasi perdana di Lampung Utara, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Laskar NKRI Lampung, Ansori, didampingi Sekretaris Junaidi dan Bendahara R. Fikri. Konsolidasi ini menjadi momentum awal untuk memperkuat struktur organisasi sekaligus menyatukan visi para anggota di tingkat daerah.
Dalam pertemuan tersebut, para pengurus menegaskan komitmen untuk membangun organisasi yang aktif di tengah masyarakat, khususnya dalam mengawal isu-isu publik dan memperkuat peran kontrol sosial.
Ketua Laskar NKRI Lampung, Ansori, mengatakan organisasinya ingin hadir sebagai bagian dari masyarakat sipil yang berperan kritis namun tetap konstruktif.
“Kami ingin Laskar NKRI menjadi organisasi yang berani menyuarakan kepentingan rakyat. Kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, tetapi tetap objektif dan bijak dalam menyikapinya,” ujar Ansori.
Menurutnya, sikap kritis terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Ia menilai keberadaan organisasi masyarakat dapat menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan pemerintah.
Meski demikian, Ansori menegaskan bahwa sikap kritis tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan konflik atau memperkeruh situasi politik.
“Peran kami bukan untuk menjadi oposisi yang destruktif, tetapi menjadi penyeimbang yang konstruktif. Jika kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat, tentu kami akan mendukung,” tambahnya.
Sejumlah peserta konsolidasi juga menyampaikan harapan agar organisasi tersebut dapat aktif dalam advokasi sosial, pengawasan kebijakan publik, serta pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah di Lampung.
Dengan konsolidasi perdana ini, Laskar NKRI Lampung menandai awal langkah organisasi dalam membangun jaringan hingga tingkat kabupaten dan kota, sekaligus memperkuat peran sebagai salah satu elemen masyarakat sipil di daerah.
Ke depan, pengurus berencana memperluas konsolidasi internal serta mengembangkan program kerja yang fokus pada isu sosial, ekonomi masyarakat, dan penguatan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
