Lampung Tengah — Puluhan warga dari Desa Sri Agung dan Desa Bandar Sari, Kecamatan Padang Ratu, bersama jajaran DPW Laskar NKRI Provinsi Lampung mendatangi kantor Bupati Lampung Tengah pada Selasa (19/05/2026).
Kedatangan mereka bertujuan meminta kejelasan terkait penyelesaian gesekan antarwarga yang terjadi beberapa waktu lalu di Desa Sri Agung dan hingga kini dinilai belum menemukan solusi yang pasti.
Dalam aksi tersebut, Sekretaris DPW Laskar NKRI Provinsi Lampung, Junaidi, bersama Bendahara DPW, R. Fikri, turut mendampingi masyarakat dengan harapan dapat bertemu langsung dengan Bupati Lampung Tengah.
Namun, harapan tersebut tidak terpenuhi setelah bupati disebut tidak menemui massa yang datang untuk meminta kepastian tindak lanjut dari hasil kesepakatan yang sebelumnya pernah dibahas bersama pemerintah daerah.
Sikap tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Warga mengaku hanya ingin memperoleh kepastian atas hasil pertemuan dan kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya.
Perwakilan masyarakat, Heri, menegaskan bahwa kedatangan warga bukan untuk menciptakan keributan, melainkan menagih komitmen penyelesaian yang hingga kini belum menunjukkan realisasi nyata.
“Kami datang untuk meminta kejelasan dan tindak lanjut dari proses panjang yang sudah pernah disepakati. Kesepakatan sudah ada, tinggal bagaimana hasil kerja dari pemerintah daerah, khususnya bupati. Tapi sampai sekarang belum ada langkah nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Heri.
Menurutnya, lambannya proses penyelesaian berpotensi memunculkan gejolak baru di tengah masyarakat apabila persoalan terus dibiarkan tanpa kepastian.
“Kalau persoalan seperti ini terus dibiarkan menggantung, tentu masyarakat akan bertanya-tanya. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya sudah pernah dibahas malah menjadi pemantik konflik yang lebih besar,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris DPW Laskar NKRI Provinsi Lampung, Junaidi. Ia menegaskan pihaknya akan terus mengawal aspirasi masyarakat hingga ada langkah konkret dari pemerintah daerah.
“Kami hadir mendampingi masyarakat agar persoalan ini segera diselesaikan. Karena bupati adalah ketua Forkopimda di daerah. Masyarakat hanya ingin kepastian dan ketegasan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang sudah cukup lama berlarut-larut,” kata Junaidi.
Ia juga menyayangkan sikap bupati yang dinilai tidak menemui masyarakat yang datang secara baik-baik untuk mencari solusi.
“Sangat disayangkan ketika masyarakat datang membawa harapan penyelesaian, tetapi justru tidak ditemui. Kami akan terus mendorong pemerintah daerah agar jangan tutup mata terhadap persoalan ini. Jangan sampai pembiaran justru memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” pungkasnya.
